Sidang Keliling Pelayanan  Terpadu Pengadilan Agama Majene

mengesahkan pernikahan 21 pasangan suami istri

Bertempat di KUA Kecamatan Tammero’do (14/3) sidang keliling pelayanan terpadu Pengadilan Agama Majene dalam pemenuhan hak identitas hukum bagi masyarakat  dilaksanakan, acara dimulai jam 10.00 wita dengan dihadiri oleh PLH. Ketua Pengadilan Agama Majene,hakim, Panitera bersama tim, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Majene, Kepala KUA Kecamatan Tammero’do beserta jajarannya, perangkat Desa Tamballao, Pasangan suami istri peserta pelayanan terpadu.

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-qur’an dilanjutkan dengan laporan ketua Panitia oleh H. Adi, S.Ag., M.Si Kepala KUA Kecamatan Tammero’do dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama antara KUA Kecamatan Tammero’do dan Pemerintah Desa Tamballao dengan Pengadilan Agama Majene, lebih lanjut dilaporkan bahwa antusiasme masyarakat sangatlah tinggi akan tetapi setelah diverifikasi yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelayanan terpadu hanya 21 pasangan  yang terdiri dari 10 pasangan berasal dari Desa tamballao dan sisanya dari desa lainnya di wilayah kerja KUA Tammero’do.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. PLH Ketua Pengadilan Agama Majene mengawali sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana sehingga Pelayanan  Terpadu ini bisa terlaksana, dan mengucapkan terimakasih Kepada Kepala Dinas Dukcapil Majene serta Kemenag Kabupaten Majene yang telah hadir bersama untuk melayani masyarakat.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa Perma Nomor 1 tahun 2015 merupakan landasan hukum untuk melaksanakan layanan terpadu ini, peraturan ini hanya menghususkan untuk perkara itsbat nikah yang diajukan secara permohonan dan pihak yang mengajukan harus pasangan suami istri langsung dan dalam pemeriksaannya diperiksa oleh hakim tunggal dan kelebihan dari layanan terpadu ini langsung berkekuatan hukum tetap karena begitu putus dikabulkan maka para pihak akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan bagi anak yang belum mempunyai akta kelahiran karena dilahirkan pada saat perkawinan belum dicatatkan di KUA akan mendapatkan akta kelahiran dari dinas Dukcapil. Terbitnya PERMA Nomor 1 tahun 2015 adalah dalam rangka memberikan hak-hak dasar warga negara yaitu penerbitan akta nikah yang merupakan dasar untuk menerbitkan akta-akta lainnya.

Sambutan Drs. H. Abdullah, M.Si Kasi Bimas Islam Kemenag Majene menyampaikan bahwa program ini merupakan jawaban atas fenomena yang ada di masyarakat karena perkawinannya belum dicatatkan, hak dasar warga negara itu penting  (buku nikah) karena dengan buku nikah kita akan mudah membuat akta lainnya seperti paspor ketika mau naik haji dan lainnya. Disamping itu pula beliau berharap sekalipun ada program pelayanan terpadu beliau mengajak masyarakat untuk sadar hukum akan pentingnya pencatatan nikah, jadi pencatatan nikah itu harusnya di awal nikah biar langsung diakui oleh negara jangan nikah dulu baru mau dicatatkan kan akhirnya banyak merugikan diri sendiri dan anak cucu kedepannya.  

Sambutan Mattanlunru, S.Sos., M.M. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majene menyampaikan bahwa pencatatan pernikahan itu penting karena dengan buku nikah akan mengcover status hukum anak keturunan kita, buku nikah itu menjadi dasar untuk penerbitan akta kelahiran. Akta kelahiran itu akan menjadi dokumen penting, sekarang ini untuk masuk sekolah saja membutuhkan akta kelahiran. Program ini merupakan program penting yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam pemenuhan hak dasar setiap warga negara, dan harusnya dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dari pantauan tim IT PA Majene di lokasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu dari 21 perkara yang disidangkan, hakim mengabulkan semua permohonan itsbat nikah para Pemohon dengan demikian  21 Pasangan tersebut berhak mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak.

Diketahui bahwa pada sidang pelayan terpadu kali ini, masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah rata-rata melakukan pernikahan sekitar tahun 1970 sampai tahun 2000, ketika ditanya alasan mengapa perkawinannya tidak dicatatkan, masyarakat banyak mengeluhkan belum adanya KUA Tammero’do pada waktu itu, jadi alasan jarak yang jauh menjadi faktor utama para pemohon itsbat nikah ini tidak mencatatkan pernikahannya.(@zy)