{jcomments on}"Sekarang setiap hasil temuan pengawas, wajib ditindaklanjuti dan tindaklanjut tersebut akan selalu dipantau oleh pengawas." hal ini sebagai actian dari semangat perubahan kearah yang lebih baik demikianlah ungkap ketua Tim pengawas yang dipinpin langsung oleh Wakil Ketua PTA Makassar

sebagai bukti iktikad baik dari Pengadilan Agama Majene yang diperiksa dengan sukarela menandatangani fakta integritas yang isinya sebagai berikut :

1. Kami Ketua dan Pansek PA. Majene mewakili seluruh pegawai/pejabat yang ada di PA Majene menyatakan bahwa kami menyadari atas seluruh kesalahan-kesalahan yang ditemukan sebagaimana tersebut.

2. Atas temuan-temuan tersebut saya berjanji akan menindaklanjuti / tidak akan mengulang lagi dan manakala ternyata dikemudian hari mengulangi kesalahan yang serupa, maka kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pemeriksaan yang dilaksanakan selama dua hari itu ( Kamis 20 dan Jum'at 21 Januari 2011 ) menyangkut semua aspek yaitu Teknis Peradilan, Administrasi, fisik bangunan dan lain-lain ditemukan ada beberapa hal yang harus diperbaiki, diantaranya :

A. Teknis Peradilan Perkara

1. Karena T tidak hadir, majelis langsung memeriksa saksi. semestinya sebelum memeriksa bukti harus ada permintaan P agar perkaranya diputus dengan verstek atau majelis menyatakan yang tertuang dalam BAP pemeriksaan dialihkan dari pemeriksaan biasa menjadi pemeriksaan verstek.

2. Dalam berkas perkara ada bukti Kutipan Akta Nikah, namun tidak diungkapkan dalam berita acara persidangan.

3. Bukti Kutipan Akta Nikah tidak ditulis " telah dicocokkan dengan aslinya ", semestinya terhadap bukti tertulis majelis harus melakukan "- Mencocokkan dengan aslinya, - memberi kode, - Memberi tanggal dan memarafnya".

4. Amar pembebanan perkara mmenggunakan kalimat " menghukum " semestinya menggunakan kalimat " membebankan " kecuali dalam perkara perdata selain perkawinan.

B. Administrasi Umum dan perkara

1. BKU terdapat kesalahan masih dicoret semestinya kesalahan dicatat dan diparaf berdasarkan PMK 73 Tahun 2009.

2. Kartu pengawasan kredit mata anggaran sub kegiatan belum ada mestinya harus ada.

3. SPP uang muka gedung kantor tidak dilengkapi dengan jaminan pelaksanaan Bank Garansi

4. Komponen biaya banding dalam jurnal banding ditulis biaya administrasi.

5. Saldo awal dan saldo akhir pada buku kas bantu tidak ditulis.

C. Pelayanan Publik

1. Siadpa sudah berjalan meskipun masih  perlu disempurnakan.

2. Website sudah berjalan, hanya data minutasi dalam info perkara tidak masuk.

Ketua Pengadilan Agama dalam sambutannya menyatakan siap menindaklamjuti temuan pengawas PTA Makassar dengan memberikan batas waktu kepada pegawai/pejabat di Pengadilan Agama Majene selama satu minggupaling lambat sampai tanggal 8 Pebruari 2011.

Diakhir acara eksepos hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh tim ( Wakil Ketua PTA, Pansek dan Wasek PTA Makassar ) Ketua PA, atas nama hakim, panitera, para pejabat struktural dan fungsinal serta seluruh karyawan yang hadir mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingannya.