Upacara Peringatan HUT RI ke-67 di Pengadilan Agama Majene
Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-67 tanggal 17 Agustus 2012 yang kental dengan nuansa relegi, khidmat dan khusyuk karena bertepatan dengan pelaksanaan puasa Ramadhan, dilaksanakan di halaman kantor baru Pengadilan Agama Majene. Adapun yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah DRS. H. MUHADIN, SH. (Ketua Pengadilan Agama Majene) dan bertindak sebagai komandan upacara adalah RUSTAN, BA.
Diikuti dengan penuh khidmat, yang terdiri dari warga Pengadilan Negeri Majene dan Pengadilan Agama Majene dimana setiap tahun peringatan di lingkungan peradilan di Majene diadakan bergiliran di kantor Pengadilan Negeri dan Kantor Pengadilan Agama, tradisi ini terus dipertahankan karena baik sekali dan sekaligus sebagai ajang silaturrahin antara semua warga peradilan di Majene.
Dalam amanat inspektur upacara, dibacakan Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI yang menjeleskan tentang penyatuatapan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.
Diawali dengan disusunnya cetak biru (blue print) pada tahun 2004-2009 dengan fokus pada perubahan area-area :
1. Managemen perkara; 2. Area teknologi informasi; 3. Area Sumber Daya Manusia (SDM); 4. Area Managemen Keuangan; 5. Area Pengawasan.
Cetak biru (blue print) pembaruan Badan Peradilan terus dilakukan dan untuk tahun 2010 -2035, berisi langkah-langkah dan upaya dalam mewujudkan pengadilan yang unggul meliputi 7 area yang harus dikembangkan :
1. Kepemimpinan dan managemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. SDM, sarana prasaran dan anggaran.
4. Penyelenggaraan persidangan.
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.
Dan pada akhir sambutan, Ketua Mahkamah Agung RI menjelaskan bahwa Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Pemerintah telah melakukan pembahasan mengenai penyesuaian gaji, tunjangan dan fasilitas lain untuk para hakim yang diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan hakim akan tetapi juga menarik minat Sarjana Hukum yang berkualitas untuk mengabdi selaku hakim. Selain itu Mahkamah Agung sedang memperjuangkan untuk meningkatkan remunerasi bagi pejabat, staf dan karyawan Mahkamah Agung dan badan peradilan di luar hakim.