#

logo
SELAMAT DATANG DI PORTAL RESMI PENGADILAN AGAMA MAJENE.       MOTTO KAMI "DISIPLIN DALAM BEKERJA, PRIMA DALAM PELAYANAN".      VISI KAMI "TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAJENE YANG AGUNG".      

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR TAHUN 2013

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR 
TAHUN 2013

Pendahuluan

Sejalan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2003 yang kemudian dikembangkan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, Program Reformasi BirokrasiPengadilan Tinggi Agama Makassar disusun dengan melanjutkan program Quick Wins yang telah dilaksanakan tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya, yangdiimplementasikan sejalan dengan Peraturan MENPAN dan REFORMASI BIROKRASI Nomor 53 tahun 2011, mencakup Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

Program Reformasi Birokrasi, yaitu :


1. Pola Pikir dan Budaya kerja (Manajemen Perubahan)

  • Mengubah secara sistematis dan konsisten sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir budaya kerja organisasi menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, yakni terciptanya proses penyelesaian perkara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, kegiatan pelaksanaan tupoksi yang efektif dan efisien, meningkatnya kualitas pengambilan kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
  • Mengadakan sosialisasi tentang Pola Pikir dan Budaya Kerja Reformasi Birokrasi pada seluruh pejabat fungsional dan struktural di lingkungan Pengadilan Tinggi      Agama Makassar.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan.

  • Menyempurnakan Standar Operational Prosedur (SOP) untuk semua unit kerja di lingkungan teknis penyelesaian perkara, pembinaan dan pengawasan,             penanganan pengaduan, kepaniteraan dan kesekretariatan, dan meja informasi;
  • Membuat Surat Keputusan terkait dengan job description tahun 2013.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi.

  • Menyempurnakan pelaksanakan tupoksi masing-masing unit kerja secara proporsional, terkait dengan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan, pelatihan/bintek, serta percepatan penyelesaian perkara.
  • Dalam pelaksanaan tupoksi, agar tercipta suasana harmonis diantara para pelaksana.

4. Penataan tata laksana.

  • Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama se wilayah hukum PTA Makassar dengan: meningkatkan penggunaan teknologi informasi (TI) dalam proses penyelesaian perkara (aplikasi  program SIADPTA dan SIADPA), kepegawaian (aplikasi program SIMPEG dan SIKEP), keuangan (aplikasi program SAKPA, Forecasting Satker, DIPA/RKAKL. SPM,SAPPAW, GPP/PP No. 39/2006), umum (aplikasi program SIMAK BMN dan Persediaan).
  • Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen pelaksanaan tupoksi untuk terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat dan tepat waktu, dan tugas kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

  • Menyempurnakan data kepegawaian, membuat peta profil kompetensi individu,
  • Melaksanakan pola karir pegawai, mutasi dan promosi secara transparan.
  • Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur masing-masing unit kerja, meliputi bidang teknis hukum, administrasi perkara dan administrasi umum.
  • Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan profisionalisme aparatur di bidang teknis perkara (bintek teknis hukum acara/bedah berkas, hisab rukyat, aplikasi     SIADPA dan SIADPTA) dan bidang umum (penyusunan SAKIP dan LAKIP, tata persuratan, dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa, meja informasi).
  • Memberdayakan kemampuan dan ketrampilan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah.
    Meningkatkan disiplin pegawai dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan untuk menegakkan disiplin kerja, agar :
    • Hakim dan pegawai Negeri yang keluar kantor pada jam kerja harus ada surat izin keluar kantor dari Pejabat yang berwenang.
    • Absen manual dan Finger scan para Hakim dan Pegawai Negeri di PA dalam wilayah PTA Makassar dikirim ke PTA Makassar pada setiap bulan.

6. Penguatan pengawasana.

  • Meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan tupoksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama se wilayah hukum PTA Makassar yang bersih dan bebas KKN, baik dalam penyelesaian perkara maupun pengelolaan keuangan Negara (DIPA).
  • Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan negara dan terserapnya anggaran yang tersedia dalam DIPA 2013 secara maksimal.
  • Mencegah terjadinya penyalah gunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam pengadaan barang dan jasa.
  • Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah dan Hakim Pengawas Bidang di Penngadilan Agama se wilayah hukum PTA Makasar.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

  • Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan mengusahakan tercapainya sasaran/target yang telah ditentukan dalam indikator kinerja utama. (IKU)   tahun 2013.
  • Meningkatkan kualitas pembuatan laporan kegiatan semua unit kerja, baik di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan, dengan menghindari terjadinya kesalahan data

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

  • Mempercepat penyelesaian perkara ditingkat pertama, baik dalam proses penerimaan perkara, persidangan, minutasi 14 hari setelah perkara diputus, maupun     setelah perkara diputus (termasuk salinan putusan bisa diambil pada waktu tersebut, dan penerbitan akta cerai kurang dari 7 hari setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap);.
  • Mempercepat penyelesaian perkara di tingkat banding paling lama 40 hari kerja sejak berkas diterima, dan salinan putusan dikirim ke Pengadilan Agama pengaju satu minggu setelah diputus.
  • Meningkatkan transparansi proses penyelesaian perkara kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan dengan memberikan informasi melalui Meja Informasi,papan pengumuman dan website tentang prosedure beperkara, besaran biaya perkara, jadwal persidangan, panggilan sidang, pengumuman isi putusan, putusan yang telah dianonimasi dan statistik perkara yang diterima dan diputus.
  • Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara (DIPA dan PNBP) dan pengadaan barang/jasa, serta statistik keuangan DIPA/PNBP yang bisa diakses oleh publik melalui Meja Informasi maupun website Pengadilan Tinggi Agama Makassar maupun Pengadilan Agama se wilayah hukum PTA Makassar.
  • Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat melalui Meja Informasi maupun surat, yang proses penanganan dan statistiknya bisa diakses oleh masyarakat melalui Meja Informasi maupun website.

Makassar, 6 Maret 2013
Ketua Tim RB PTA Makassar


Drs. H. Amiruddin Tjiama, SH.